korantekad.id Koran Tekad Online
Ambon.korantekad.id — Universitas Pattimura (Unpatti) kembali menambah sumber daya manusia bidang kesehatan dengan mengambil sumpah dan melantik 15 dokter lulusan ke-39 Fakultas Kedokteran pada Selasa, 11 Agustus 2026. Penambahan tersebut membuat jumlah lulusan dokter Fakultas Kedokteran Unpatti hingga saat ini mencapai 723 dokter. Angka itu mempertegas posisi Unpatti sebagai salah satu institusi strategis dalam penyediaan tenaga medis untuk Maluku.
Prosesi pelantikan tersebut tidak hanya menandai berakhirnya pendidikan profesi para lulusan. Lebih jauh, momentum itu menempatkan 15 dokter baru pada tuntutan yang lebih besar: menjawab kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat di wilayah yang memiliki tantangan geografis berupa ribuan pulau, wilayah pesisir, serta keterbatasan akses antardaerah. Sebelumnya, Fakultas Kedokteran Unpatti juga mencatat 15 dokter baru Angkatan XXXIX melalui yudisium pada 7 Juli 2026, yang menambah total lulusan menjadi 723 dokter.
Rektor Universitas Pattimura, Prof. Dr. Fredy Leiwakabessy, M.Pd., menegaskan bahwa keberhasilan menjadi dokter merupakan hasil dari proses panjang yang tidak terlepas dari perjuangan, pengorbanan, doa, serta dukungan keluarga. Karena itu, kelulusan tidak boleh dipandang sebagai titik akhir, melainkan awal dari tanggung jawab profesional yang lebih besar kepada masyarakat.
“Sebagai institusi pendidikan kedokteran yang berada di wilayah kepulauan, Fakultas Kedokteran Universitas Pattimura memiliki visi untuk melahirkan ‘dokter pulau’, yakni dokter yang tidak hanya memiliki kompetensi klinis, tetapi juga memiliki empati, tanggung jawab, ketahanan mental, serta motivasi untuk memberikan pelayanan kesehatan di wilayah pesisir dan pulau-pulau,” tegas Rektor
Konsep dokter pulau menjadi penting karena persoalan kesehatan di Maluku tidak semata-mata berkaitan dengan jumlah tenaga dokter. Distribusi tenaga medis menjadi persoalan yang sama krusialnya. Dokter yang tersedia di pusat-pusat perkotaan belum otomatis menjawab kebutuhan masyarakat di pulau-pulau yang menghadapi hambatan transportasi, jarak layanan, serta kondisi geografis yang berbeda dengan wilayah daratan.
Karena itu, pendidikan kedokteran di Unpatti diarahkan tidak hanya mengejar kompetensi akademik dan klinis, tetapi juga membangun kesadaran sosial para calon dokter. Prinsip social accountability menuntut institusi pendidikan kedokteran menghasilkan lulusan yang memahami persoalan masyarakat dan mampu menerjemahkan kompetensinya menjadi pelayanan kesehatan yang relevan. Orientasi tersebut juga sejalan dengan karakter pengembangan Unpatti yang menempatkan perspektif laut-pulau sebagai bagian penting dalam pelaksanaan Tri Dharma perguruan tinggi.
Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Pattimura, dr. Farah Christina Noya, M.HPEd., Ph.D., mengatakan mutu lulusan dijaga sejak proses pendidikan hingga tahapan kelulusan. Evaluasi dilakukan secara berkelanjutan untuk memastikan mahasiswa memenuhi standar akademik dan kompetensi yang dipersyaratkan dalam pendidikan kedokteran.
“Evaluasi dilakukan secara berkelanjutan pada berbagai tahapan pendidikan untuk memastikan mahasiswa mampu mencapai standar yang dipersyaratkan dalam pendidikan kedokteran. Kebijakan tersebut merupakan bagian dari upaya Fakultas Kedokteran menjaga kualitas lulusan, sehingga dokter yang dihasilkan tidak hanya memiliki kemampuan akademik dan klinis, tetapi juga kesiapan mental serta etika profesi dalam menjalankan tanggung jawab sebagai tenaga medis,” ungkapnya
Komitmen terhadap mutu tersebut menjadi penting karena jumlah lulusan bukan satu-satunya indikator keberhasilan pendidikan dokter. Keselamatan pasien, etika profesi, kemampuan klinis, ketahanan menghadapi tekanan kerja, dan kesiapan beradaptasi dengan kondisi lapangan merupakan bagian yang menentukan kualitas dokter setelah meninggalkan lingkungan akademik. Fakultas Kedokteran Unpatti sendiri mencatat 1.235 mahasiswa, 63 dosen, dan 61 tenaga kependidikan berdasarkan data per Januari 2026.
Pada sisi pemerintah daerah, kebutuhan pemerataan dokter mulai ditempatkan sebagai persoalan yang membutuhkan pemetaan secara lebih terukur.
Di tempat yang sama, Wakil Gubernur Maluku, Abdullah Vanath, meminta Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Maluku mengoordinasikan seluruh kepala dinas kesehatan pada 11 kabupaten/kota untuk memetakan kebutuhan tenaga dokter di wilayah masing-masing. Pemetaan tersebut diperlukan agar pemerintah memiliki gambaran riil mengenai jumlah dokter yang dibutuhkan sekaligus lokasi penempatan yang paling tepat.
Langkah tersebut menunjukkan bahwa persoalan kekurangan tenaga kesehatan tidak dapat diselesaikan hanya dengan mencetak lebih banyak dokter. Dibutuhkan kesinambungan antara institusi pendidikan, pemerintah daerah, fasilitas pelayanan kesehatan, serta kebijakan penempatan tenaga medis. Sebanyak 723 lulusan dokter yang telah dihasilkan Fakultas Kedokteran Unpatti menjadi modal sumber daya manusia, tetapi dampak pembangunan kesehatan akan jauh lebih besar apabila lulusan tersebut dapat ditempatkan sesuai kebutuhan masyarakat.
Tantangan berikutnya adalah memastikan 15 dokter baru tersebut dapat menerjemahkan kompetensi yang diperoleh selama pendidikan menjadi pelayanan nyata bagi masyarakat. Dalam konteks Maluku, keberhasilan pendidikan kedokteran pada akhirnya tidak hanya diukur dari berapa banyak dokter yang dilantik, tetapi juga dari seberapa jauh para dokter bersedia hadir dan memberikan pelayanan di wilayah yang selama ini menghadapi keterbatasan akses.
Pelantikan 15 dokter lulusan ke-39 Fakultas Kedokteran Unpatti dengan demikian membawa pesan yang lebih luas dari sekadar seremoni akademik. Ini merupakan penambahan kekuatan tenaga kesehatan sekaligus ujian bagi sistem untuk memastikan dokter hadir di tempat yang paling membutuhkan. Di tengah karakter Maluku sebagai provinsi kepulauan, gagasan dokter pulau bukan sekadar identitas lulusan, melainkan tuntutan nyata agar pendidikan kedokteran terhubung langsung dengan kebutuhan kesehatan masyarakat.(Ati)
