korantekad.id Koran Tekad Online
Ambon.korantekad.id.Akibat dari kenaikan BBM yang telah di salurkan diharapkan benar sesuai dengan orang yang membutuhkan karena bahkan hak dari mereka akibat kenaikan BBM sehingga bisa mengurangi beban kehidupan masyarakat khususnya petani, nelayan dan masyarakat lainnya yang sudah ada di unjuk kemiskinan.Harapan Rivik saat dikonfermasi di ruang kerja Komisi III Kantor DPRD Maluku Karang panjang Ambon Rabu,14 September 2022 lalu
Menurut Rovik, ini sebenarnya adalah jaring sosial yang dilakukan oleh pemerintah terhadap itu, akibat pengurangan subsidi di BBM. Oleh karena itu maksud pemerintah kalau saya mau tanggap berapa BBM subsidi dikurangi agar itu di nikmati masyarakat kecil ^kalau di BBM di nikmati yang punya mobil ,motor ini sebenarnya sudah sampe kepada niat yang diinginkan itu jadi masyarakat harus sampai di sana .” Tandasnya
Oleh karena itu ,ada fungsi pengawassn DPRD , mungkin kita masuh reses nanti setelah itu, kita akan bicarakan apakah ini mengundang dari dinas sosial atau dinas- dinas terkait atau teman- teman di DPRD kota Ambon mendapat fungsi yang sama,sehingga hak- hak yang harus didaptakan kepada mereka yang terkena imbas kenaikan BBM ini bisa dinikamati,mengurangi beban ekonomi yang dirasakan .’ Ulasnya
“Saya sudah hampir semua kecamatan yang malam ini, masih ada tiga titik yang diselesaikan sampai tanggal 16 ini.Dan kota Ambon 8 jam atau 9 hari tapi karena kita memanfaatkan dan waktu kosong itu, jadi malam ini turun di beberapa titik untuk mendengarkan aspirasi dari masyarakat mulai dari wayame, rumah tiga, Hative,Nusaniwe, Sirimau.dan di Sirimau banyak sekali keluhan masyarakat. “Saya datang melaporkan apa yang didapatkan selaku wakil mereka di DPRD meminta untuk di evaluasi .
Di akui Rovik memang sebagiannya juga mengeluh terkait kenaikan BBM ,kela gkahan minyak tanah .untuk itu,
Kami berharap pemkot harus kontrol benar ini kelangkahan minyak tanah langkah apa yang di ambil .hal ini penting untuk di perhatikan oleh kita semua .terkait soal masalah bantuan ekonomi UMKM infrastruktur belum memadai.” Akuinya
Dengan demikian pemerintah dalam merumuskan program kegiatan khususnya infrastruktur itu sudah harus berorentasi terhadap upaya pencegahan bencana ,titik bencana sudah harus di bangun untuk mengantisipasi kalau tidak kita akan mendapat bencana banjir lebih besar justru menguras enerqi dan keuangan harus diperhatikan baik DPRD maupun Provinsi dalam menyusun infranstruktur di tahun 2023.Dan Pemda Maluku dalam merumuskan di tahun depan itu, menjadikan aspirasi DPRD.” Tutup Rovik ( * )
