korantekad.id Koran Tekad Online
JAMBI,BATANG HARI (korantekad.id) — Pemerintah Kabupaten Batang Hari terus memperkuat tata kelola pemerintahan, khususnya dalam memastikan pengelolaan keuangan daerah dan pelaksanaan program pembangunan berjalan secara transparan serta dapat dipertanggungjawabkan.
Upaya tersebut dilakukan Bupati Batang Hari Mhd. Fadhil Arief melalui penguatan sinergi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
Pada 8 September 2026, Bupati Fadhil Arief bersama jajaran Pemerintah Kabupaten Batang Hari menerima kunjungan kerja BPKP dalam agenda audiensi yang berlangsung di ruang kerja Bupati Batang Hari.
Pertemuan tersebut membahas langkah memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih sekaligus meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah. Pengawasan tersebut menjadi bagian penting untuk memastikan penggunaan anggaran benar-benar mendukung program pembangunan dan kepentingan masyarakat.
Dalam kesempatan itu, Fadhil menegaskan bahwa Pemkab Batang Hari berkomitmen untuk terus membangun koordinasi dengan BPKP. Sinergi tersebut diperlukan agar pelaksanaan program pemerintah serta penggunaan anggaran daerah dapat berlangsung secara transparan, akuntabel dan tepat sasaran.
Menurutnya, pengawasan bukan hanya berkaitan dengan aspek administrasi, tetapi juga menjadi instrumen untuk memastikan setiap program yang dijalankan pemerintah daerah memberikan manfaat sebagaimana yang telah direncanakan.
Penguatan tata kelola tersebut juga menjadi bagian dari upaya Bupati bersama Wakil Bupati Batang Hari, H. Bakhtiar, dalam mendorong penyelenggaraan pemerintahan yang lebih tertib dan bertanggung jawab.
Dengan adanya koordinasi bersama BPKP, Pemerintah Kabupaten Batang Hari diharapkan semakin mampu memperbaiki kualitas pengelolaan keuangan sekaligus memastikan anggaran daerah digunakan secara efektif untuk mendukung pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Langkah tersebut menunjukkan bahwa Pemkab Batang Hari tidak hanya berfokus pada pelaksanaan pembangunan, tetapi juga memperkuat sistem pengawasan agar setiap program dan anggaran pemerintah dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
(*Ha.Trian*)
