korantekad.id Koran Tekad Online
JAMBI (korantekad.id) – Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Jambi Tahun 2025 telah memasuki babak baru. Fraksi-fraksi DPRD Kota Jambi memberikan sejumlah catatan penting yang menjadi sorotan utama, terutama menyangkut kondisi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Abdul Manap, pengelolaan sampah, dan optimalisasi pendapatan dari sektor parkir.
Ketua DPRD Kota Jambi, Kemas Faried Alfarelly, mengungkapkan bahwa hampir 50% ruang rawat inap RSUD Abdul Manap dinilai sudah tidak layak pakai,Rabu (09/07/2025). Kondisi ini menjadi perhatian serius mengingat RSUD Abdul Manap merupakan salah satu fasilitas kesehatan utama bagi masyarakat Kota Jambi. Oleh karena itu, DPRD mendorong alokasi anggaran khusus untuk merencanakan dan melaksanakan perbaikan atap dan ruang-ruang yang tidak layak tersebut.
Masalah pengelolaan sampah juga menjadi sorotan. DPRD meminta Pemkot Jambi untuk meninjau ulang kebijakan pengelolaan sampah yang sebelumnya diserahkan kepada dua kecamatan. Mereka mendorong agar pengelolaan sampah dikembalikan kepada dinas teknis yang lebih kompeten. Selain itu, keterbatasan armada pengangkut sampah dan kondisi armada yang tidak layak juga menjadi perhatian, dengan usulan agar armada yang tidak layak segera dilelang.
Terakhir, DPRD menyoroti optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya dari sektor parkir. Mereka memberikan dukungan penuh terhadap sistem parkir berbasis digital yang baru diluncurkan, menggunakan metode pembayaran QRIS. Sistem ini diharapkan dapat memaksimalkan pendapatan dan memastikan transparansi data.
Kemas Faried menegaskan bahwa semua catatan fraksi-fraksi tersebut sejalan dengan arahan Wali Kota Jambi dan akan dipertimbangkan dalam perubahan APBD 2025. Ia berharap masukan-masukan tersebut dapat menjadi dasar untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat Kota Jambi.
(*Ha.Trian*)
