korantekad.id Koran Tekad Online
JAMBI (korantekad.id) – Panitia Khusus (Pansus) Pendapatan Asli Daerah (PI) DPRD Provinsi Jambi melakukan kunjungan konsultasi ke Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia di Jakarta pada Rabu (14/1/2026). Kegiatan ini bertujuan meminta dukungan pemerintah pusat dalam menyelesaikan permasalahan batas wilayah antara Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Tanjabbar) dengan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Tanjabtim), sebagai bagian dari upaya percepatan proses PI untuk meningkatkan PAD Provinsi Jambi.
Ketua Pansus PI DPRD Provinsi Jambi, Abun Yani, menyampaikan bahwa pihaknya diterima dengan baik dan hasil pertemuan menghasilkan titik terang terkait penyelesaian permasalahan. “Alhamdulillah kami diterima. Hasil Pertemuan Pansus dengan Kemendagri ada membahas titik terang, bahwa Kemendagri segera menyetujui Batas wilayah antara Tanjabbar dengan Tanjabtim sesuai dengan Permendagri Nomor 141 Tahun 2017,” ujarnya.
Konsultasi yang juga diikuti Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi, Faisal Riza, diterima langsung oleh Direktur Toponimi dan Batas Daerah Kemendagri, Raziras Rahmadilah. Pejabat tersebut berjanji akan segera menyelesaikan proses persetujuan dan menyatakan dukungan penuh terhadap upaya percepatan PI Provinsi Jambi.
“Kita Kemendagri sangat mensupport dan mempercepat ini agar proses PI dapat berjalan,” ujar Raziras Rahmadilah.
Dalam kesempatan tersebut, mayoritas anggota Pansus PI DPRD Provinsi Jambi juga meminta agar Kemendagri mengambil alih penyelesaian permasalahan batas wilayah kedua kabupaten tersebut. Kemendagri juga menyampaikan bahwa sedang menunggu tahapan overlay dan penentuan kembali data batas wilayah agar proses PI dapat berjalan dengan lancar.
Proses penyelesaian batas wilayah ini diharapkan menjadi bagian penting dalam rangka optimalisasi potensi daerah dan meningkatkan pendapatan asli Provinsi Jambi.
(*Ha.Trian*)
