Ambon Maluku , korantekad.id – Polda Maluku terus mengembangkan penanganan kasus dugaan pencurian merkuri di Kantor Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Maluku. Tiga orang telah ditetapkan sebagai tersangka, sementara berkas perkara tahap pertama telah diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada 2 November 2026.
Penanganan perkara ini menjadi bagian dari implementasi 100 Hari Program Kerja Kapolri, khususnya penguatan penegakan hukum yang menitikberatkan pada profesionalisme, transparansi, akuntabilitas, dan kepastian hukum.
Kabid Humas Polda Maluku, Kombes Pol. Rositah Umasugi, mengatakan penyidikan dilakukan berdasarkan alat bukti dan ketentuan hukum yang berlaku. Polda Maluku, kata dia, mendorong agar setiap perkara ditangani secara objektif sejak tahap penyelidikan hingga pelimpahan berkas kepada kejaksaan.
“Penguatan penegakan hukum menjadi salah satu perhatian dalam implementasi 100 Hari Program Kerja Kapolri. Polda Maluku terus mendorong agar setiap perkara yang ditangani dapat diproses secara profesional, objektif, dan akuntabel, mulai dari tahap penyelidikan, penyidikan hingga pelimpahan berkas perkara kepada jaksa penuntut umum,” ujar Rositah.
Kasus tersebut tercatat dalam Laporan Polisi Nomor LP/B/397/IX/2026/SPKT/POLDA MALUKU tertanggal 14 September 2026. Peristiwa dugaan pencurian diketahui terjadi pada hari yang sama di Kantor Dinas ESDM Provinsi Maluku, Jalan Kebun Cengkeh, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon.
Pengungkapan bermula ketika pihak Dinas ESDM menemukan indikasi pembobolan gudang penyimpanan. Petugas mendapati jejak kaki pada bagian ventilasi serta sejumlah pengaman ventilasi yang telah rusak. Setelah dilakukan pemeriksaan, merkuri yang sebelumnya disimpan di dalam gudang diketahui hilang. Pihak dinas kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada Polda Maluku.
Dalam proses penyidikan, Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Maluku menetapkan tiga orang sebagai tersangka, masing-masing berinisial HB (43), HM (34), dan AS (59). Penyidik menduga ketiganya memiliki keterlibatan dalam rangkaian pencurian merkuri yang tersimpan di gudang kantor tersebut.
Berdasarkan hasil pemeriksaan penyidik, HB diduga melakukan pencurian merkuri sebanyak 11 kali. Modus yang digunakan, menurut hasil penyidikan, yakni memasuki area kantor dengan memanjat pagar, menggunakan kunci duplikat untuk membuka pintu utama, kemudian merusak pengaman pintu gudang menggunakan obeng.
Dalam salah satu peristiwa yang didalami, HB diduga mengambil satu botol merkuri dari gudang dan menyerahkannya kepada AS. Selanjutnya, AS bersama HM diduga membawa barang tersebut menggunakan sepeda motor ke tempat tinggal AS untuk diamankan.
Penyidik juga mengungkap bahwa HB mengakui telah melakukan pencurian sebanyak 11 kali dan menjual merkuri kepada seseorang berinisial NY dengan harga berkisar Rp9 juta hingga Rp10 juta per botol. Sementara itu, AS dan HM mengakui keterlibatan dalam satu kali aksi pencurian bersama HB. Keterangan para tersangka tersebut masih menjadi bagian dari materi penyidikan untuk mendalami keseluruhan rangkaian peristiwa dan pihak lain yang diduga terkait.
Dalam mendukung proses penyidikan, polisi telah memeriksa enam orang saksi, melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP), memeriksa para tersangka, serta menyita sejumlah barang bukti. Barang bukti tersebut meliputi 10 karung berwarna putih, 22 botol air mineral berukuran 600 mililiter yang dibungkus lakban cokelat, tiga lembar berita acara penyerahan barang bukti, serta sejumlah dokumen rekening koran dari Bank Maluku Malut dan Bank BCA.
Penyidik Ditreskrimum Polda Maluku telah menyerahkan berkas perkara tahap pertama kepada JPU pada 2 November 2026. Namun, berdasarkan perkembangan penyidikan hingga 17 November 2026, penyidik masih melakukan pemenuhan petunjuk jaksa sebagaimana tertuang dalam P-19 untuk melengkapi berkas sebelum dikembalikan kepada kejaksaan guna penelitian lebih lanjut.
Tahapan tersebut menjadi bagian dari koordinasi antara penyidik kepolisian dan jaksa penuntut umum untuk memastikan kelengkapan formil maupun materiil perkara. Dengan demikian, proses hukum dapat berlanjut sesuai mekanisme yang berlaku dan memiliki dasar pembuktian yang memadai.
Rositah menegaskan, penanganan perkara tidak berhenti pada penetapan tersangka atau pengungkapan modus dugaan pencurian. Penyidik tetap berkewajiban menindaklanjuti seluruh petunjuk jaksa dan memastikan setiap tahapan berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan.
“Yang menjadi prioritas adalah memastikan setiap proses penegakan hukum berjalan tuntas sesuai ketentuan. Penyidik harus memenuhi seluruh petunjuk jaksa, melengkapi berkas perkara, dan membangun koordinasi yang baik dengan kejaksaan agar proses hukum dapat berjalan secara efektif dan memberikan kepastian hukum,” tegasnya.
Ia juga menyoroti pentingnya pengamanan aset negara dari berbagai bentuk tindak pidana. Instansi pemerintah dan masyarakat diharapkan meningkatkan pengawasan terhadap aset serta barang milik negara, terutama yang memiliki nilai strategis.
“Penegakan hukum bukan semata-mata tentang mengungkap pelaku, tetapi juga memastikan bahwa setiap dugaan pelanggaran diproses berdasarkan hukum, didukung alat bukti yang sah, dan dapat dipertanggungjawabkan. Inilah komitmen Polda Maluku dalam mendukung penguatan penegakan hukum sebagaimana menjadi salah satu prioritas 100 Hari Program Kerja Kapolri,” tutup Rositah.
Perkembangan kasus dugaan pencurian merkuri ini menunjukkan bahwa proses penegakan hukum masih berjalan melalui tahapan penyidikan dan pemenuhan petunjuk jaksa. Polda Maluku menyatakan akan terus memperkuat kualitas penyidikan serta koordinasi dengan kejaksaan agar perkara tersebut memperoleh kepastian hukum sesuai prosedur yang berlaku.(Ati)
korantekad.id Koran Tekad Online

