Jakarta Maluku , korantekad.id – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku menorehkan capaian dalam penegakan hukum di bidang pertanahan dengan meraih penghargaan Pin Emas dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Republik Indonesia Tahun 2026. Penghargaan tersebut diberikan setelah Kejati Maluku berhasil melampaui target operasi penanganan tindak pidana pertanahan yang telah ditetapkan pemerintah pusat.
Penghargaan itu diserahkan dalam kegiatan penganugerahan di Hotel The Grand Platinum, Jakarta, Kamis (12/11/2026). Asisten Tindak Pidana Umum (Aspidum) Kejati Maluku, I Wayan Suardi, mewakili Kepala Kejati Maluku Rudy Irmawan, menerima penghargaan sekaligus menjalani prosesi pemasangan Pin Emas yang dilakukan langsung oleh Menteri ATR/Kepala BPN RI, Nusron Wahid.
Penganugerahan tersebut diberikan kepada jajaran Kejaksaan dan Kepolisian yang dinilai berhasil memenuhi kriteria serta target dalam upaya pencegahan dan penyelesaian tindak pidana pertanahan. Kejati Maluku menjadi salah satu dari 25 satuan kerja Kejaksaan Tinggi yang memperoleh apresiasi tersebut atas kinerja tim satuan tugas penanganan tindak pidana pertanahan.
Capaian Kejati Maluku menjadi perhatian karena berhasil melampaui target operasi yang ditentukan. Dari target penanganan satu perkara pertanahan, institusi tersebut berhasil menyelesaikan penanganan dua perkara sepanjang 2026. Artinya, realisasi penanganan perkara mencapai dua kali lipat dari target yang ditetapkan.
Berdasarkan keterangan resmi Kejati Maluku, kedua perkara tersebut berkaitan dengan dugaan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 167 ayat (1) juncto Pasal 55 KUHP, dengan tersangka masing-masing berinisial JWH dan EVH. Kedua perkara telah dinyatakan lengkap atau P-21 dan selanjutnya akan dilimpahkan ke tahap penuntutan untuk diproses di persidangan. Dengan demikian, penanganan perkara tersebut telah memasuki tahapan penting dalam proses penegakan hukum.
Aspidum Kejati Maluku, I Wayan Suardi, menegaskan bahwa penghargaan Pin Emas bukanlah hasil kerja satu orang atau semata-mata keberhasilan institusi Kejaksaan. Menurutnya, capaian tersebut merupakan buah dari kolaborasi berbagai pihak dalam penanganan tindak pidana pertanahan di Maluku.
“Penghargaan ini bukan semata-mata keberhasilan individu ataupun institusi, tetapi merupakan hasil kerja keras dan sinergi seluruh pihak terkait dalam mendukung pemberantasan mafia tanah,” ungkap I Wayan Suardi.
Ia menjelaskan, keberhasilan penanganan perkara tidak terlepas dari koordinasi Kejati Maluku dengan Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Maluku serta Kantor Wilayah BPN Provinsi Maluku. Sinergi tersebut dinilai penting untuk memastikan penanganan perkara berjalan berdasarkan fakta hukum, alat bukti yang memadai, serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
Suardi juga menekankan bahwa penanganan tindak pidana pertanahan membutuhkan kehati-hatian dan profesionalisme. Persoalan tanah tidak hanya menyangkut aspek administrasi maupun kepemilikan, tetapi juga berhubungan langsung dengan kepentingan masyarakat, keamanan hak kepemilikan, dan kepastian hukum. Karena itu, proses penegakan hukum harus dilakukan secara transparan, akuntabel, dan berintegritas.
“Penanganan perkara pertanahan memerlukan kehati-hatian. Setiap proses harus didasarkan pada fakta dan alat bukti yang cukup sehingga dapat memberikan kepastian hukum serta menjamin perlindungan terhadap hak-hak masyarakat,” tegasnya.
Lebih jauh, ia mengingatkan bahwa pemberantasan mafia tanah tidak mungkin dilakukan secara efektif oleh satu lembaga saja. Diperlukan koordinasi berkelanjutan antara Kejaksaan, Kepolisian, BPN, dan instansi terkait lainnya. Kolaborasi lintas sektoral menjadi faktor penting untuk mengidentifikasi persoalan, memperkuat proses pembuktian, serta memastikan setiap perkara ditangani sesuai mekanisme hukum.
Menurut Suardi, dampak praktik mafia tanah dapat meluas hingga mengancam kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Ketika hak atas tanah dipersoalkan atau berpotensi dirampas melalui tindakan melawan hukum, masyarakat dapat kehilangan rasa aman dan kepastian atas aset yang dimilikinya. Karena itu, orientasi penegakan hukum harus mencakup perlindungan terhadap masyarakat, bukan hanya penindakan terhadap pihak yang diduga melakukan tindak pidana.
“Tujuan penegakan hukum bukan hanya memberikan pertanggungjawaban pidana kepada pelaku, tetapi juga memastikan masyarakat mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum atas hak tanahnya,” imbuh Suardi.
Kepala Kejati Maluku Rudy Irmawan bersama jajaran berharap penghargaan tersebut menjadi dorongan untuk meningkatkan kualitas kinerja penegakan hukum, memperkuat koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan, serta menjaga integritas dalam pelaksanaan tugas. Kejati Maluku menegaskan bahwa Pin Emas bukan sekadar simbol prestasi, melainkan amanah untuk memberikan pelayanan dan perlindungan hukum yang lebih baik kepada masyarakat.
“Penghargaan ini menjadi amanah sekaligus tanggung jawab bagi kami untuk terus bekerja secara profesional dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tuturnya.
Raihan Pin Emas ATR/BPN Tahun 2026 sekaligus menjadi penegasan atas komitmen Kejati Maluku dalam mendukung agenda pemerintah memberantas praktik mafia tanah. Namun, capaian tersebut juga membawa tanggung jawab lanjutan, yakni memastikan dua perkara yang telah dinyatakan P-21 dapat diproses sesuai ketentuan hukum hingga memperoleh penyelesaian melalui pengadilan. Konsistensi penegakan hukum, transparansi, dan perlindungan hak masyarakat akan menjadi tolok ukur penting dari keberlanjutan kinerja tersebut.(Ati)
korantekad.id Koran Tekad Online

