korantekad.id Koran Tekad Online
KOTA JAMBI (korantekad.id) – Ketua DPRD Kota Jambi, Kemas Faried Alfarelly, memberikan penjelasan terkait pembahasan dana pokok-pokok pikiran (pokir) anggota DPRD yang menjadi perhatian publik. Ia menegaskan bahwa usulan pokir berangkat dari aspirasi masyarakat yang disampaikan kepada para wakil rakyat.
Dalam keterangannya pada 11 Agustus 2026, Kemas Faried menjelaskan bahwa pokir merupakan salah satu sarana bagi anggota DPRD untuk menyampaikan kebutuhan dan usulan warga kepada pemerintah daerah. Usulan tersebut selanjutnya dibahas melalui mekanisme perencanaan dan penganggaran yang berlaku.
Kemas juga menyebutkan bahwa aspirasi warga yang dihimpun tidak terbatas pada satu jenis pembangunan. Usulan yang diterima mencakup perbaikan jalan lingkungan, pembenahan drainase, pembangunan infrastruktur permukiman hingga penyediaan fasilitas umum.
Ia menerangkan, aspirasi tersebut dapat disampaikan melalui kegiatan reses maupun ketika anggota DPRD turun langsung menemui masyarakat. Selain itu, pokir menjadi jalur untuk menampung kebutuhan warga yang belum terakomodasi dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).
Meski demikian, Kemas menekankan bahwa seluruh usulan harus melewati tahapan pembahasan dan verifikasi bersama pemerintah daerah. Dengan demikian, tidak semua aspirasi yang disampaikan masyarakat dapat langsung diwujudkan menjadi program pembangunan.
Menurutnya, fungsi penganggaran DPRD merupakan bagian dari tugas wakil rakyat dalam memperjuangkan kebutuhan masyarakat melalui penyusunan APBD. Ia juga menyampaikan bahwa pelaksanaan program tetap harus mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
Penjelasan tersebut disampaikan Kemas pada Selasa, 11 Agustus 2026, menyusul perhatian publik terhadap besaran alokasi pokir pimpinan DPRD Kota Jambi.
(*Ha.Trian*)
