Ketua LSM Pukat Seram Desak Kapolda Maluku Usut Tuntas Semua Pihak Dugaan Korupsi Di Kabupaten Malteng 

Pasalnya ,dari data  Lapangan Tahun 2015 Pihak SD TK dibawah yayasan Kasih Bunda Suli berkedudukan di Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah mendapat  bantuan dana dari Kementerian Agama RI sebesar rp.200.000.000,- dipergunakan untuk pembangunan RKB,namun dana tersebut diduga telah dipangkas pihak sekolah bersama Yayasan Bunda Suli sebesar rp.50.000.000,-  juta untuk membayaran ganti rugi lahan

Tahun 2018 SDTK Suli kembali dikuncurkan Dana Sarana Prasaran dari Kementerian Agama RI sebesar rp.100.000.000,- juta ,namun di Duga di potong lagi sebesar rp.20.000.000,- untuk angsuran lahan

Tahun 2021 SDTK mendapat dana dari Kementerian Agama RI dengan Nilai rp.200.000.000 juta untuk membangunan RKB ,namun dugaan dipangkas lagi atas perintah kepala sekolah Yayasan Kasih Bunda Suli sebesar rp.32.000.000 juta untuk bayar tanah dan jalan masuk.sekolah.

Tahun 2019 sampai 2020 SDTK dan SMPTK mendapat dana  Program Indonesia Pintar (PIP) setiap Tahun  masing- masing sekolah sebesar rp.750.000.000,- dan Rp.100.000.000,- untuk siswa  namun di duga ada penggelapan.

Ketua LSM Pukat Seram Maluku Fahry Asyathry yang dikonfermasi melalui pesan Whapshap Rabu,12 Oktober 2022  menjelaskan ,terhadap kasus dugaan korupsi dana PIP TA 2019- 2020 dan dana pembangunan RKB SD dan SMP Teologi Kristen Suli Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah Tahun anggaran 2015 dan 2021, sudah kami laporkan resmi  ke bapak Kapolda  Maluku di Ambon dengan  nomor 29 B/SEK-PUKAT/09/2022 disertai  lampiran   bukti pendukung  tertanggal 22 September kemarin  dan ditembuskan kepada Inspektorat Jenderal Kemenag  Agama RI ,Kemenag Provinsi Maluku ,ketua Ombusdsman Provinsi Maluku .” karena ada dugaan kuat terjadi pengelapan berjamaah yakni pemotongan – pemotongan dana oleh pihak terkait  dan  tidak tranparansi .” Kami miliki  bukti juga . Ungkapnya

Menurut Fahry dalam laporan tersebut  kami uraikan semua persoalan dugaan yang terjadi karena itu dana bantuan pemerintah kepada lembaga cukup besar dan perlu transparansi pihak terkait sehingga jangan menimbulkan konflik di masyarakat dan juga mempengaruhi belajar siswa di sekolah.Sehingga demi menjaga kepentingan pendidikan dan terselenggaranya tata kelolah birokrasi yang bersih dan profesional ,kami minta bapak Kapolda Maluku agar dapat menindak lanjuti, mengusut tuntas semua pihak yang terlibat  baik Yayasan ,sekolah hingga oknom ASN pada kantor kementerian Agama Maluku Tengah maupun Provinsi .Karena mengingat dugaan   tersebut hingga sampai saat ini belum tuntas.” Pintah  Fahri ( Tim )