Komisi I DPRD Merangin Perkuat Koordinasi dengan KPU Provinsi Jambi Bahas Penataan Dapil dan Data Pemilih

JAMBI,Merangin (korantekad.id) – Dalam upaya memperkuat koordinasi serta membangun komunikasi yang konstruktif dengan penyelenggara pemilu, Komisi I DPRD Kabupaten Merangin melaksanakan kunjungan kerja ke Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi pada Rabu, 4 Maret 2026.

Kunjungan kerja tersebut disambut langsung oleh Plh. Ketua, para anggota komisioner, sekretaris, serta jajaran kepala bagian dan kepala subbagian di lingkungan KPU Provinsi Jambi. Pertemuan berlangsung dalam suasana hangat dan penuh semangat kolaborasi untuk membahas sejumlah isu strategis terkait kepemiluan.

Dalam kesempatan itu, Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Provinsi Jambi, Suparmin, memaparkan berbagai ketentuan mengenai penataan daerah pemilihan (dapil) yang mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penjelasan tersebut memberikan gambaran menyeluruh mengenai mekanisme serta prinsip-prinsip yang digunakan dalam menentukan dan menata dapil.

Sementara itu, Ketua Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi KPU Provinsi Jambi, Fahrul Rozi, turut menjelaskan proses pemutakhiran data pemilih yang dilakukan oleh KPU. Proses tersebut menjadi bagian penting dalam menjaga akurasi dan validitas data pemilih, sehingga dapat mendukung penyelenggaraan pemilu yang transparan dan akuntabel.

Dalam dialog yang berlangsung interaktif, Komisi I DPRD Merangin juga menyampaikan sejumlah masukan dan pandangan terkait berbagai isu strategis, di antaranya wacana pemecahan daerah pemilihan, penataan dapil, serta komposisi dapil di Kabupaten Merangin. Hal ini menjadi bagian dari upaya memastikan representasi masyarakat dapat terakomodasi secara proporsional dalam sistem pemilihan.

Kunjungan kerja ini diharapkan semakin memperkuat sinergi antara DPRD Merangin dan KPU Provinsi Jambi dalam mendukung proses demokrasi yang lebih baik, sekaligus memastikan setiap tahapan pemilu dapat berjalan secara profesional, transparan, dan berintegritas.

Melalui komunikasi dan koordinasi yang baik antara lembaga legislatif dan penyelenggara pemilu, diharapkan penyelenggaraan pemilu di masa mendatang dapat berlangsung lebih efektif serta mampu mencerminkan aspirasi masyarakat secara optimal.

(*Ha.Trian*)