korantekad.id Koran Tekad Online
Maluku Urut Ke- 4 Termiskin” Lewat Paripurna Wenno Ingatkan Pemerintah Ke- Depan Berkoordinasi
Ambon.korantekad.id.Maluku masih juara nomor 4 yang termiskin yang paling tinggi, seperti di beberapa daerah Kapulauan Aru setelah Maluku Tenggara Barat ( MTB, Maluku Barat Daya ( MBD) ,Maluku Tenggara, Kabupaten Seram Baguan Timur (SBT) dan Buru Selatan ( Bursel ) menjadi perhatian dan kalau pemerintah mau komitmen mengurangi angka kemiskinan . Ke depan harus berkoordinasi untuk tidak ada lagi kemiskinan di Maluku . Hal seperti ini sebagaimana diungkapkan Anggota Komisi I DPRD Provinsi Maluku Yance Wenno melalui Rapat Paripurna DPRD Maluku dalam rangka penandatanganan Nota kesepakatan bersama antar DPRD Provinsi Maluku dengan pemerintah Daerah terhadap KUA- PPAS APBD Tahun anggaran 2022 Jumat,3 Desember 2021
Wenno, usai rapat ,di diwawancarai awak media menyampaikan Provinsi Maluku Hari Ini ,menyelesaikan KUA dan PPAS penandatanganan nota kesepamahaman.sesungguhnya Provinsi Maluku mungkin termasuk Provinsi paling terlambat, dengan alasan seringkali dalam setiap tahun sama.
Dijelaskan Wenno tadi dalam sidang paripurna saya mengingatkan supaya pemerintah Provinsi ( wakil Gubernur) tahun depan bisa berkoordinasi lagi, dan kalau bisa bulan November sudah selesai semua. bukan seperti sekarang, hampir semua Provinsi sudah selesai kecuali Maluku dengan kesarapan anggaran yang beberapa hari lalu, sempat menjadi Polomik. karena di rilis oleh kementerian keuangan langsung dan menteri menyampaikan kekecewaan , keserapan anggaran Maluku baru 39 persen.malah angka tersebut, justru di bantah oleh Pemerintah Provinsi Maluku lewat PPKAD.bagi kami atau DPRD memahami tapi orang luar pasti tahu bahwa data kementerian itu, yang benar dan falid , dari segi imits merugikan Maluku dipentas nasional.dan pasti bertanya mereka Maluku APBD yang kecil begini cuman hanya tiga trilyun dan nanti 2022 hanya 2,9 masa sampai dengan akhir tahun angaran penyerapan kecil itu,Tapi menurut mereka bahwa bukan 3,9 tapi lebih daripada itu di atas 60 persen.” Jelasnya
Selain itu, mesti harus ada perhatian ,kalau data itu harus di kirim uptade ke menteri supaya kementerian dalam merilisnya betul- betul data yang falid .Karena orang dari luar pasti siapa dia lebih percaya terhadap data kementerian.Dan APBD di Provinsi Maluku juga untuk membiayai kegiatan yang ada di 11 Kabupaten kota.Dan kalau kita melihat memang masih belum merata.Jadi ini bukan soal pemerataan namun masalah yang mau kita tangani di biaya oleh APBD ini apa” dan hari ini kemiskinan ekstrim ada jdi mana ? harus di intervensi .Sehingga diharapkan APBD diarahkan untuk itu.” Pintahnya ( Ati )
