Masyarakat Dua Kab.Di Maluku Berharap Pemprov – Pempus Bangun Infrastruktur Jalan
Ambon.korantekad.id.Masyarakat dua Kabupaten di Maluku yakni Kepulauan Tanimbar dan Maluku Barat Daya ( MBD) masih mengharapkan interfensi pemerintah Provinsi ( Pemprov ) dan Pemerintah Pusat (Pempus) untuk pembanguan infrastruktur jalan yang di kedua Kabupaten tersebut apakah itu jalan, jembatan dan juga pelabuhan karena itu, yang mengemuka tujuan kerja kami selaku anggota DPRD.” Ungkap Anggota Komisi III DPRD Provinsi Maluku Anos Yermias saat dikonfermasi wartawan di karang panjang Ambon Maluku Senin,17-5-2021

Dijelaskan Yermias, hal seperti tersebut ,kami sudah berkoordinasi dengan Para pejabat di Balai Pelaksana jalan dan jembatan Maluku dan direspon dengan baik ,sudah memasukan itu,ke direktorat jenderal Bina Marga Kementerian PUPR ” jelasnya
Lanjut Yermias, khusus untuk lingkar babar , ada 101 meter
Penanganan Provinsi sebesar 45 .5 kilo meter . sementara penangan yang di usulkan ke APBN itu, adalah sepanjang 56 kilo meter.Dan saat ini,sudah di bangun jalan dari tepa ke desa Telah dan juga sudah ada pembersihan dari telah dusun masbuwar setelah itu akan ke emplawas dalam pelaksanaan
hadir juga beberapa pentinggi balai, perwakilan dari di rektorat jenderal bina marga serta Kementerian PUPR .Dan mereka sanggupi untuk diperjuangkan masuk APBN .” Lanjutnya
Yermias juga menyebutkan , di Marsela, jalan lingkar itu,sepanjang 34 kilo meter dan sudah selesai di bangun 14,5 kilo meter dan tersisa 19,5 kilo meter . itu juga akan di perjuangkan masuk di APBN.” Menjadi harapan masyarakat jalan Itu sudah selesai.Sementara yang masuk ke desa – desa menjadi kewenangan Kabupaten ” sebutnya
Menurutnya lagi ,di beberapa pulau yakni di Babar ,Molu Tanimbar utara Kec.Molo Maru permintaan masyarakat adalah kalau boleh di bangun jalan yang menghubungkan desa – desa yang ada di pulau Molu dari adodo ke tutunametal ke wadanou.Karena dianatara itu kurang lebih sekitar 3 kilo meter ke arah gunung Masa.” Paparnya
Untuk itu, kita upayakan di tampung di APBD 2022 dan dari hasil reses kunjungan Kerja ( Kunker) serta hal seperti ini, akan di sampaikan juga kepada pimpinan komisi III kebetulan ketua Komisi III adalah anggota fraksinya untuk meminta diperjuangkan pada waktunya .Jadi yang intinya masyarakat yang ada di kepulauan Tanimbar maupun Maluku Barat Daya (MBD) masih mengharapakan interfensi pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat untuk pembanguan infrastruktur
” tutupnya ( Ati ).
korantekad.id Koran Tekad Online

