korantekad.id Koran Tekad Online
Paripurna Kedua Digelar, DPRD Tanjab Barat Kaji Kinerja APBD 2025 Secara Kritis
Tanjabbarat, Koran tekad. id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat kembali menggelar Rapat Paripurna Kedua pada Senin (29/6/2026). Agenda utama dalam rapat tersebut adalah penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.
Rapat paripurna berlangsung di ruang sidang utama DPRD dan dihadiri pimpinan serta anggota DPRD, unsur Forkopimda, perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta tamu undangan lainnya. Suasana rapat berjalan tertib dan penuh perhatian, mencerminkan keseriusan para wakil rakyat dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap kinerja pemerintah daerah.
Dalam kesempatan tersebut, masing-masing juru bicara fraksi secara bergantian menyampaikan pandangan umum yang berisi apresiasi, catatan kritis, hingga saran konstruktif terhadap pelaksanaan APBD 2025. Beberapa fraksi menyoroti efektivitas penggunaan anggaran, capaian program pembangunan, serta pentingnya peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.
Selain itu, sejumlah fraksi juga memberikan perhatian khusus terhadap sektor-sektor strategis seperti infrastruktur, pelayanan publik, kesehatan, pendidikan, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat. Mereka mendorong pemerintah daerah agar terus melakukan evaluasi dan perbaikan guna memastikan anggaran benar-benar berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
Pimpinan rapat menyampaikan bahwa seluruh pandangan umum fraksi akan menjadi bahan penting bagi pemerintah daerah dalam menyusun jawaban dan penjelasan pada rapat paripurna berikutnya. Hal ini merupakan bagian dari mekanisme pembahasan yang bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Dengan digelarnya rapat paripurna ini, DPRD Tanjung Jabung Barat menegaskan komitmennya dalam menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan secara optimal, demi mendorong pembangunan daerah yang berkelanjutan dan berorientasi pada kepentingan rakyat.(MP)
