korantekad.id Koran Tekad Online
JAMBI, MUARO JAMBI (korantekad.id) – Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi kembali menorehkan prestasi dengan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.
Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Bupati Muaro Jambi, Dr. Bambang Bayu Suseno, bersama Ketua DPRD Kabupaten Muaro Jambi, Aidi Hatta, dalam acara penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI Perwakilan Jambi pada Selasa (02/06/2026).
Menanggapi capaian tersebut, Ketua DPRD Muaro Jambi Aidi Hatta menegaskan bahwa opini WTP bukanlah tujuan akhir, melainkan momentum untuk terus memperbaiki tata kelola keuangan daerah agar semakin transparan, akuntabel, dan berdampak nyata bagi masyarakat.
“LHP BPK adalah bahan evaluasi yang sangat penting. Capaian WTP harus menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah dan memastikan setiap program pembangunan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujarnya.
Menurutnya, masyarakat tidak hanya menilai keberhasilan pemerintah dari capaian administratif semata, tetapi dari hasil pembangunan yang dapat dirasakan secara langsung, seperti peningkatan pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, fasilitas kesehatan, serta kualitas pendidikan.
Sebagai lembaga yang memiliki fungsi pengawasan, DPRD Kabupaten Muaro Jambi berkomitmen mengawal seluruh rekomendasi BPK agar dapat ditindaklanjuti secara maksimal oleh pemerintah daerah. Evaluasi terhadap catatan BPK akan menjadi bagian penting dalam pembahasan APBD Perubahan maupun APBD tahun berikutnya.
“Setiap rekomendasi yang diberikan BPK harus menjadi perhatian bersama. DPRD akan memastikan seluruh catatan tersebut ditindaklanjuti agar pengelolaan keuangan daerah semakin baik dari tahun ke tahun,” tegasnya.
Selain itu, DPRD juga akan meningkatkan pengawasan langsung ke lapangan guna memastikan program pembangunan berjalan sesuai perencanaan dan kebutuhan masyarakat.
“Kami ingin pengawasan tidak hanya melalui rapat formal, tetapi juga turun langsung ke lapangan untuk melihat kondisi sebenarnya dan menyerap aspirasi masyarakat,” tambahnya.
Aidi Hatta menekankan pentingnya sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Ia mengingatkan bahwa setiap anggaran yang dikelola merupakan amanah masyarakat yang harus dipertanggungjawabkan secara transparan dan tepat sasaran.
“Setiap rupiah dalam APBD adalah amanah rakyat. Karena itu, pengelolaannya harus dilakukan secara efektif, transparan, dan tepat sasaran demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” katanya.
Di akhir pernyataannya, ia mengajak seluruh pihak menjadikan hasil pemeriksaan BPK sebagai momentum untuk terus berbenah demi mewujudkan Muaro Jambi yang lebih maju, transparan, dan sejahtera.
“Mari kita jadikan ini sebagai dorongan untuk terus memperkuat tata kelola pemerintahan. Eksekutif bekerja, legislatif mengawasi, dan masyarakat merasakan manfaatnya,” tutupnya.
(*Ha.Trian*)
