Polda Maluku Tuntaskan Penyidikan Dugaan Korupsi Dana Desa Tengah-Tengah, Kerugian Negara Rp935,9 Juta

Ambon Maluku , korantekad.id – Penanganan dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Negeri Tengah-Tengah, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, Tahun Anggaran 2018 dan 2019, memasuki babak penting. Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Maluku berhasil menuntaskan tahapan penyidikan setelah berkas perkara dinyatakan lengkap atau P-21 oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada 9 November 2026. Dalam perkara tersebut, kerugian keuangan negara berdasarkan hasil penghitungan mencapai Rp935.978.124,40 atau sekitar Rp935,9 juta.

Perkembangan ini menjadi bagian dari penguatan penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi sebagaimana menjadi salah satu fokus dalam 100 Hari Program Kerja Kapolri. Perkara yang ditangani Unit II Subdit III Tipidkor Ditreskrimsus Polda Maluku tersebut berkaitan dengan pengelolaan anggaran pembangunan desa selama dua tahun anggaran, yakni 2018 dan 2019. Penyidik menetapkan empat orang sebagai tersangka dengan inisial AM, IL, SWU, dan FR.

Kabid Humas Polda Maluku Kombes Pol Rositah Umasugi menjelaskan, dinyatakannya berkas perkara P-21 merupakan hasil rangkaian proses penyidikan dan koordinasi dengan pihak kejaksaan. Sebelumnya, penyidik kembali mengirimkan berkas perkara pada 26 Oktober 2026 setelah melakukan pemenuhan petunjuk serta kelengkapan yang diperlukan dalam proses penelitian oleh JPU.
“Penanganan perkara tindak pidana korupsi merupakan salah satu bentuk komitmen Polri dalam memastikan bahwa setiap penggunaan anggaran negara, termasuk ADD dan DD, dilaksanakan sesuai ketentuan dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam perkara dugaan korupsi ADD dan DD Negeri Tengah-Tengah ini, penyidik telah melaksanakan proses penyidikan hingga berkas perkara dinyatakan lengkap atau P-21 oleh Jaksa Penuntut Umum pada 9 November 2026,” ungkap Rositah.

Menurut Rositah, dugaan penyimpangan pengelolaan ADD dan DD merupakan persoalan serius karena anggaran tersebut memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan, pelayanan publik, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat di tingkat desa. Setiap penyalahgunaan anggaran berpotensi mengurangi manfaat program pemerintah yang seharusnya diterima masyarakat. Karena itu, pengawasan dan penegakan hukum terhadap pengelolaan keuangan desa perlu dilakukan secara konsisten.
“Dana Desa dan Alokasi Dana Desa merupakan instrumen penting pemerintah dalam mendorong pemerataan pembangunan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta memperkuat kesejahteraan masyarakat di tingkat desa. Karena itu, setiap dugaan penyimpangan yang berpotensi merugikan keuangan negara harus ditangani secara serius, profesional, dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” tegasnya.

Sementara itu, Kasubdit III Tipidkor Ditreskrimsus Polda Maluku AKBP Handy Senonugroho menjelaskan, proses penyidikan telah melalui sejumlah tahapan, termasuk koordinasi dengan JPU untuk melengkapi berkas perkara sesuai petunjuk yang diberikan. Setelah pengiriman kembali berkas pada 26 Oktober 2026, kejaksaan kemudian menyatakan berkas tersebut lengkap pada 9 November 2026. Nilai kerugian negara dalam perkara ini tercatat sebesar Rp935.978.124,40 berdasarkan hasil penghitungan yang menjadi bagian dari penanganan perkara.
“Dalam penanganan perkara ini, penyidik telah melakukan proses penyidikan secara bertahap dan berkoordinasi dengan Jaksa Penuntut Umum untuk memenuhi kelengkapan berkas perkara. Setelah dilakukan pengiriman kembali berkas perkara pada 26 Oktober 2026, pada 9 November 2026 JPU menyatakan berkas perkara telah lengkap atau P-21,” jelas Handy.

Dengan status P-21, proses hukum selanjutnya adalah Tahap II, yakni penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti dari penyidik kepada JPU. Namun, pelaksanaan tahap tersebut belum dilakukan karena masih menunggu koordinasi antara penyidik Ditreskrimsus Polda Maluku dengan Jaksa Penuntut Umum P-16 pada Kejaksaan Tinggi Maluku untuk menentukan kesiapan dan waktu penyerahan.
“Dengan telah dinyatakannya berkas perkara P-21, tahapan selanjutnya adalah penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada Jaksa Penuntut Umum atau Tahap II. Namun, pelaksanaannya saat ini masih menunggu hasil koordinasi antara penyidik/penyidik pembantu dengan Jaksa Penuntut Umum P-16 pada Kejaksaan Tinggi Maluku untuk menentukan kesiapan dan waktu pelaksanaan penyerahan tersangka dan barang bukti tersebut,” ungkap Handy.

Polda Maluku menegaskan bahwa pengungkapan perkara ini tidak hanya berorientasi pada proses penindakan terhadap pihak-pihak yang diduga bertanggung jawab, tetapi juga menjadi bagian dari upaya menjaga akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Anggaran desa yang bersumber dari keuangan negara harus digunakan sesuai peruntukan, dilaksanakan secara transparan, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Pengawasan publik juga dinilai penting untuk mencegah terjadinya penyimpangan serupa pada masa mendatang.

Rositah menambahkan, Polda Maluku akan terus memperkuat penanganan tindak pidana korupsi melalui langkah pencegahan dan penindakan. Masyarakat juga didorong untuk berpartisipasi dalam mengawasi penggunaan anggaran negara serta menyampaikan informasi kepada aparat penegak hukum apabila menemukan indikasi penyimpangan.
“Polda Maluku berkomitmen mendukung penguatan penegakan hukum sebagaimana menjadi salah satu fokus program kerja Kapolri. Kami ingin memastikan bahwa penanganan perkara korupsi dilakukan berdasarkan alat bukti dan ketentuan perundang-undangan, tanpa tebang pilih. Kami juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama mengawasi penggunaan anggaran negara dan tidak ragu menyampaikan informasi apabila menemukan indikasi penyimpangan,” tambahnya

Meski berkas perkara telah dinyatakan lengkap, proses hukum terhadap empat tersangka masih harus berlanjut melalui tahapan penuntutan dan persidangan. Polda Maluku menegaskan bahwa asas praduga tak bersalah tetap berlaku dan pembuktian mengenai pertanggungjawaban pidana masing-masing tersangka akan dilakukan melalui mekanisme peradilan. Dengan nilai kerugian negara hampir mencapai Rp1 miliar, perkara ini sekaligus menjadi perhatian terhadap pentingnya tata kelola keuangan desa yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Penyelesaian penyidikan perkara dugaan korupsi ADD dan DD Negeri Tengah-Tengah ini menjadi salah satu perkembangan penegakan hukum Polda Maluku dalam agenda pemberantasan korupsi. Tahap berikutnya adalah memastikan penyerahan tersangka dan barang bukti kepada kejaksaan berjalan sesuai prosedur, sehingga perkara dapat segera memasuki proses penuntutan dan memperoleh kepastian hukum melalui pengadilan.(Ati)

About ARIATI ARIATI

Check Also

Kapolda Jambi Ajak Komunitas Ojol Bersinergi Jaga Kamtibmas, Perkuat Program Polisi Bersama Masyarakat

JAMBI, – (korantekad.id) – Dalam upaya mempererat hubungan kemitraan antara Polri dan masyarakat, Polda Jambi …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *