Satu lagi Anggota DPRD Malra PSI CS Ditahan Kejari Tual, Kasus Dugaan Korupsi , Publik Desak Partai Bertindak

Ambon  Maluku , korantekad.id-  Penanganan kasus dugaan korupsi proyek pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) Yarler di Kota Tual memasuki babak baru. Salah satu anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara (Malra) berinisial CS, yang disebut berasal dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI), resmi ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Tual, Senin (16/11/2026).
Penahanan tersebut menjadi perhatian publik karena melibatkan seorang wakil rakyat yang seharusnya menjalankan fungsi representasi dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan.
CS tidak sendiri. Tim Penyidik Bidang Tindak Pidana Khusus Kejari Tual juga menetapkan tiga orang lainnya, masing-masing berinisial ASR, OSP, dan MR, sebagai tersangka dalam perkara yang berkaitan dengan proyek rehabilitasi dan rekonstruksi tembok penahan tanah di kawasan Yarler, Kota Tual, Tahun Anggaran 2020.
Keempat tersangka kemudian langsung menjalani penahanan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Tual untuk kepentingan penyidikan.
Perkara ini berawal dari proyek pembangunan TPT Yarler yang dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Tual Tahun 2020 melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Berdasarkan nilai kontrak, proyek tersebut mencapai Rp1.241.622.133,64 atau sekitar Rp1,24 miliar.
Namun, dalam pelaksanaannya, penyidik menduga terdapat penyimpangan berupa penggelembungan harga atau mark-up serta ketidaksesuaian pekerjaan dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB). Hasil perhitungan auditor BPKP mengindikasikan kerugian keuangan negara sekitar Rp500 juta.
Angka tersebut menjadi persoalan serius karena menyangkut penggunaan uang publik yang semestinya dipertanggungjawabkan secara transparan. Dugaan penyimpangan dalam pekerjaan fisik proyek tidak hanya berkaitan dengan persoalan administrasi, tetapi juga menyangkut tanggung jawab pihak-pihak yang terlibat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan.
Penyidik kini mendalami peran masing-masing tersangka berdasarkan bukti dan hasil pemeriksaan yang telah dikumpulkan.
Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus (Kasipidsus) Kejari Tual, Joe Felubun, membenarkan penetapan sekaligus penahanan empat tersangka tersebut.
“Iya benar, kita langsung penahanan hari ini.
Penyidikan perkara ini masih menjadi bagian dari upaya Kejari Tual mengungkap dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan proyek yang bersumber dari keuangan negara,” kata Joe Felubun, Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejari Tual.
Dalam perkara ini, CS bersama ASR dan OSP disangkakan secara primair dengan Pasal 603 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001, juncto Pasal 20 huruf c UU Nomor 1 Tahun 2023.
Sementara sangkaan subsidair menggunakan Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 juncto Pasal 18 undang-undang yang sama sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001, juncto Pasal 20 huruf c UU Nomor 1 Tahun 2023. Adapun MR dikenakan sangkaan primair Pasal 603 KUHP juncto Pasal 20 huruf c UU Nomor 1 Tahun 2023 dan subsidair Pasal 3 UU Tipikor juncto Pasal 20 huruf c UU Nomor 1 Tahun 2023.
Keempat tersangka menjalani penahanan selama 20 hari, terhitung sejak 16 November hingga 5 Desember 2026, berdasarkan surat perintah penahanan yang diterbitkan penyidik terhadap masing-masing tersangka. Penahanan ini merupakan bagian dari proses hukum untuk kepentingan penyidikan dan bukan merupakan putusan bersalah. Status hukum para tersangka tetap harus dihormati berdasarkan asas praduga tak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
Di luar proses hukum, keterlibatan CS yang disebut sebagai kader PSI aktif turut memunculkan pertanyaan mengenai komitmen dan tanggung jawab politik partai. PSI selama ini dikenal membawa narasi politik antikorupsi, antitoleransi, pluralisme, serta mendorong keterlibatan generasi muda dan perempuan dalam politik. Partai yang dipimpin Kaesang Pangarep tersebut kini menghadapi sorotan karena salah satu kadernya terseret dalam perkara dugaan korupsi yang sedang ditangani aparat penegak hukum. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan publik mengenai konsistensi antara nilai yang dikampanyekan partai dan perilaku kadernya di tingkat daerah.
Publik pun mulai menuntut agar pimpinan PSI, baik di tingkat daerah maupun Dewan Pimpinan Pusat (DPP), tidak bersikap pasif terhadap persoalan tersebut. Desakan agar partai melakukan evaluasi internal dan mengambil langkah organisasi dinilai penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat. Namun, hingga informasi ini disusun, belum terdapat pernyataan resmi PSI maupun Kaesang Pangarep mengenai langkah organisasi terhadap CS. Karena itu, sikap resmi partai masih perlu dikonfirmasi.
Kasus ini menjadi ujian bagi komitmen politik dan integritas lembaga perwakilan rakyat di Maluku Tenggara. Masyarakat tidak hanya menunggu proses hukum terhadap para tersangka berjalan secara transparan, tetapi juga mengharapkan adanya tanggung jawab moral dan politik dari partai yang mengusung wakil rakyat tersebut. Kejari Tual diharapkan menuntaskan penyidikan secara profesional, mengungkap seluruh pihak yang bertanggung jawab apabila ditemukan bukti keterlibatan, serta memastikan setiap rupiah uang negara dipertanggungjawabkan. Sebab, jabatan publik bukanlah perlindungan dari hukum, melainkan amanah yang menuntut integritas dan pertanggungjawaban.(Ati)

About ARIATI ARIATI

Check Also

Publikasi Data Stunting 2206, Prevalensi Merangin Turun 5,3 Persen

JAMBI, – (korantekad.id) – BANGKO – Pemerintah Kabupaten Merangin mencatatkan capaian positif dalam upaya percepatan …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *