Tiga Pejabat Jadi Tersangka Korupsi Proyek Jalan Lapen di Maluku Barat Daya, Kerugian Negara Rp2,48 Miliar

Ambon Maluku , korantekad.id  – Penanganan dugaan tindak pidana korupsi pembangunan infrastruktur jalan di Kabupaten Maluku Barat Daya memasuki babak baru. Kejaksaan Negeri Maluku Barat Daya menetapkan tiga pejabat yang terlibat dalam pengelolaan proyek pembangunan dan peningkatan jalan Lapen tahun anggaran 2025 sebagai tersangka. Perkara tersebut mengakibatkan dugaan kerugian keuangan negara mencapai Rp2.483.685.383 atau sekitar Rp2,48 miliar.

Penetapan tersangka diumumkan Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Maluku Barat Daya, Wido Bhernad Gabariel Sihombing, dalam konferensi pers di Kantor Kejaksaan Tinggi Maluku, Kamis (12/11/2026). Tiga orang yang ditetapkan sebagai tersangka masing-masing berinisial ID selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), OL selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pembangunan Jalan Lapen Lintas Pulau Day, serta DRL selaku PPTK peningkatan Jalan Lapen Simpang Watuwei–Wiratan.

Kasus ini berawal dari penganggaran dua paket pekerjaan infrastruktur jalan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Maluku Barat Daya melalui Dana Alokasi Umum (DAU) APBD Tahun Anggaran 2025. Paket pertama adalah pembangunan Jalan Lapen Lintas Pulau Day dengan nilai kontrak Rp5.343.934.000. Sementara paket kedua, peningkatan Jalan Lapen Simpang Watuwei–Wiratan, memiliki nilai kontrak Rp4.009.385.000. Dengan demikian, total nilai kedua proyek mencapai Rp9.353.319.000.

Proses tender kedua pekerjaan dilaksanakan pada 12 September 2025 dan menetapkan PT CIE ELEGAN CONSTRUCTION sebagai pemenang untuk kedua paket tersebut. Selanjutnya, kontrak pekerjaan ditandatangani pada 10 Oktober 2025 oleh PPK Isaskar Daukar dan pihak penyedia, Denny Tengens. Namun, persoalan serius muncul ketika masa pelaksanaan kontrak berakhir. Berdasarkan hasil penyidikan dan pemeriksaan ahli, kedua proyek tersebut ternyata tidak menunjukkan prestasi pekerjaan yang terpasang. Progres fisik masing-masing tercatat 0 persen, padahal pekerjaan seharusnya telah mencapai 100 persen pada tahun anggaran tersebut.

Temuan nol persen itu menjadi salah satu titik krusial dalam penyidikan. Tim penyidik menduga PPK tidak menjalankan fungsi pengendalian kontrak sebagaimana mestinya. ID diduga tidak pernah turun langsung ke lokasi pekerjaan, tidak meminta laporan dari konsultan pengawas, serta tidak melakukan komunikasi dan koordinasi yang memadai dengan PPTK maupun pihak penyedia. Selain itu, penyidik menemukan bahwa jaminan uang muka sebesar Rp2.483.685.383 tidak dicairkan meskipun pekerjaan tidak menunjukkan perkembangan fisik.

Dalam proses penanganan kontrak, PPK disebut hanya menerbitkan dua surat teguran, masing-masing pada 17 November dan 15 Desember 2025. Penyidik juga menemukan tidak dilaksanakannya sejumlah tahapan pengendalian kontrak, termasuk teguran ketiga, Show Cause Meeting (SCM), penyusunan rencana pemutusan kontrak, serta addendum kontrak. Kondisi tersebut menjadi bagian dari materi penyidikan untuk menilai dugaan kelalaian dan tanggung jawab pejabat yang memiliki kewenangan dalam pengendalian pekerjaan.

Sementara itu, OL dan DRL selaku PPTK pada masing-masing paket pekerjaan diduga tidak melaksanakan pengawasan teknis secara optimal. Keduanya disebut tidak pernah turun langsung ke lokasi, tidak melakukan pemantauan perkembangan pekerjaan, tidak berkoordinasi dengan konsultan pengawas, serta tidak menyampaikan laporan kondisi pekerjaan kepada PPK. Padahal, berdasarkan temuan penyidik, keduanya diduga telah mengetahui bahwa pekerjaan tidak menunjukkan progres fisik. Namun, langkah pengendalian yang diperlukan sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing tidak dilakukan.

Besaran kerugian negara dalam perkara ini didasarkan pada Laporan Hasil Pemeriksaan Kerugian Negara Nomor 000.5.3.1/78/IX/2026, yang mencatat kerugian sebesar Rp2.483.685.383. Hasil pemeriksaan ahli fisik melalui Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor 2259/DST/PL13.2/DV.06.05/2026 untuk proyek Jalan Lapen Lintas Pulau Day dan Nomor 2252/DST/PL12.2/DV.06.05/2026 untuk ruas Simpang Watuwei–Wiratan juga memperkuat temuan bahwa kedua pekerjaan tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya. Kerugian tersebut berkaitan dengan pencairan uang muka pekerjaan yang tidak diikuti pelaksanaan fisik, sementara jaminan uang muka tidak dicairkan sebagaimana mestinya.

Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Maluku Barat Daya, Wido Bhernad Gabariel Sihombing, menegaskan bahwa penetapan ketiga tersangka dilakukan berdasarkan rangkaian hasil penyidikan dan alat bukti yang telah dikumpulkan, termasuk keterangan saksi, keterangan ahli, surat, serta barang bukti yang disita.
“Penanganan perkara ini merupakan bentuk keseriusan Kejaksaan dalam mengawal penggunaan keuangan negara agar dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta memastikan setiap pihak yang terbukti terlibat dalam tindak pidana korupsi dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum,” demikian penegasan Kejaksaan Negeri Maluku Barat Daya dalam keterangan resminya.

Dalam perkara ini, penyidik telah memeriksa 27 orang saksi dan dua orang ahli. Ketiga tersangka disangkakan dengan ketentuan primair Pasal 603 dan subsidair Pasal 604 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional, juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta juncto Pasal 20 huruf c KUHP Nasional. Terhadap ketiganya, Kejaksaan melakukan penahanan selama 20 hari terhitung sejak 12 November 2026 berdasarkan surat perintah penahanan Kepala Kejaksaan Negeri Maluku Barat Daya.

Penyidikan perkara ini masih terus dikembangkan. Kejaksaan tidak menutup kemungkinan adanya pihak lain yang turut dimintai pertanggungjawaban pidana apabila ditemukan keterlibatan berdasarkan alat bukti yang sah. Kasus tersebut sekaligus menjadi perhatian serius terhadap tata kelola anggaran infrastruktur di Kabupaten Maluku Barat Daya. Sebab, persoalannya bukan semata-mata menyangkut kerugian keuangan negara miliaran rupiah, melainkan juga proyek pembangunan jalan yang tidak terlaksana, sementara masyarakat tetap menunggu manfaat nyata dari anggaran pembangunan yang telah dialokasikan. Asas praduga tidak bersalah tetap harus dikedepankan hingga terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.(Ati)

About ARIATI ARIATI

Check Also

Kapolda Jambi Ajak Komunitas Ojol Bersinergi Jaga Kamtibmas, Perkuat Program Polisi Bersama Masyarakat

JAMBI, – (korantekad.id) – Dalam upaya mempererat hubungan kemitraan antara Polri dan masyarakat, Polda Jambi …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *