korantekad.id Koran Tekad Online
Ambon.korantekad.id — Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Pattimura, Prof.Dr.Dominggus Malle S.Pt.M.Sc., menegaskan pentingnya pendekatan berbasis data dalam merumuskan strategi penanggulangan kemiskinan di Provinsi Maluku.
Pernyataan tersebut disampaikan saat membuka kuliah umum bertema “Strategi Penanggulangan Kemiskinan, Pemenuhan Layanan Dasar, dan Kebijakan Perlindungan Sosial Adaptif” yang diselenggarakan oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Unpatti, Rabu (29/4).
Dalam pemaparannya, ia menyoroti kondisi geografis Maluku sebagai wilayah kepulauan dengan dominasi perairan yang luas, namun belum sepenuhnya diimbangi dengan alokasi anggaran pembangunan yang proporsional.
Menurutnya, karakteristik tersebut membuat persoalan kemiskinan di Maluku tidak dapat disamakan dengan daerah lain di Indonesia, terutama karena keterbatasan akses distribusi sumber daya dan konektivitas antarwilayah.
“Isu kemiskinan di Maluku perlu dilihat secara komprehensif, tidak hanya dari angka statistik, tetapi juga dari realitas sosial masyarakat,” terang Dominggus Malle.
Ia menjelaskan bahwa sebagian masyarakat sebenarnya telah memiliki akses terhadap teknologi dan aset dasar, namun belum diikuti dengan peningkatan produktivitas dan akses pasar yang memadai.
Oleh karena itu, diperlukan formulasi kebijakan yang lebih kontekstual dan adaptif, termasuk penguatan sektor pendidikan, kesehatan, serta perlindungan sosial yang mampu menjawab kebutuhan daerah.
Dominggus berharap forum akademik ini dapat menjadi ruang produktif bagi mahasiswa untuk mengembangkan daya kritis serta menghasilkan solusi berbasis riset yang aplikatif bagi pembangunan daerah.
Sementara itu, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pattimura, Prof.Dr.Teddy Christianto Leasiwal S.E.M.Si.menilai kuliah umum tersebut sebagai momentum penting dalam memperkuat peran akademisi dalam menjawab tantangan pembangunan di Maluku.
Ia mengungkapkan bahwa tingkat kemiskinan di Provinsi Maluku masih berada di atas rata-rata nasional, dengan konsentrasi terbesar di wilayah kepulauan dan daerah terpencil.
“Kesenjangan antarwilayah menjadi tantangan serius, terutama di kabupaten dengan tingkat kemiskinan tinggi serta keterbatasan akses terhadap layanan dasar seperti listrik, air bersih, pendidikan, dan kesehatan,” tegasnya
Selain itu, kondisi geografis Maluku juga dinilai rentan terhadap dampak perubahan iklim dan bencana alam, sehingga membutuhkan kebijakan perlindungan sosial yang bersifat adaptif dan berkelanjutan.
Dalam kegiatan tersebut turut hadir narasumber dari Kementerian PPN/Bappenas, yakni Maliki, yang memberikan perspektif kebijakan nasional sekaligus membuka ruang kolaborasi antara perguruan tinggi dan pemerintah.
Melalui kegiatan ini, diharapkan terbangun sinergi yang kuat antara dunia akademik dan pemangku kebijakan dalam merumuskan solusi konkret terhadap persoalan sosial-ekonomi di Maluku, khususnya dalam upaya penanggulangan kemiskinan secara berkelanjutan.(Ati)
