Wabup Katamso: Mangrove Bukan Hanya Aset Lingkungan, Tapi Penggerak Ekonomi Masyarakat

TANJAB BARAT, Koran Tekad.id – Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat, Dr. H. Katamso, SA, S.E., M.E., secara resmi membuka kegiatan Training of Trainers (ToT) Model Bisnis Berbasis Mangrove yang Responsif Gender (Nature-based Solutions/NbS) di Aula Bapperida Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Rabu (3/6/2026).

Pelatihan yang berlangsung selama tiga hari, mulai 3 hingga 5 Juni 2026 tersebut diikuti 25 peserta yang berasal dari masyarakat sekitar kawasan hutan mangrove Desa Tungkal I. Para peserta terdiri dari nelayan, pelaku UMKM, pemilik warung, kelompok pembibit mangrove, pegiat lingkungan, hingga influencer yang aktif mengampanyekan pelestarian mangrove.

Dalam sambutannya, Wakil Bupati Katamso menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta dan mitra yang terlibat dalam program strategis tersebut. Ia menegaskan bahwa kawasan mangrove merupakan salah satu aset penting daerah yang memiliki nilai ekologis sekaligus potensi ekonomi yang besar bagi masyarakat pesisir.

“Selamat datang di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Bumi Serengkuh Dayung Serentak Ketujuan. Kehadiran Bapak dan Ibu sekalian merupakan suatu kebanggaan bagi kami, terlebih kegiatan ini berfokus pada pengembangan kawasan mangrove yang menjadi salah satu aset penting daerah,” ujar Katamso.

Menurutnya, dalam beberapa tahun terakhir kawasan mangrove di Tanjung Jabung Barat semakin mendapat perhatian dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Upaya pengembangannya tidak hanya berorientasi pada pelestarian lingkungan, tetapi juga diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai program pemberdayaan.

Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, lanjut Katamso, terus memberikan dukungan melalui pembangunan infrastruktur penunjang menuju kawasan mangrove serta berbagai program pemberdayaan ekonomi masyarakat.

“Kita telah membangun akses jalan menuju kawasan mangrove. Saat ini pembangunan tersebut masih tertunda karena kebijakan efisiensi anggaran, namun Insya Allah akan kembali dilanjutkan ketika kondisi keuangan daerah semakin membaik,” ungkapnya.

Selain itu, pengembangan kawasan mangrove juga diperkuat melalui kolaborasi dengan berbagai perusahaan yang beroperasi di wilayah Tanjung Jabung Barat, seperti PetroChina dan SKK Migas. Dukungan tersebut diwujudkan melalui pendampingan masyarakat, penyediaan fasilitas, hingga program-program pemberdayaan yang berkelanjutan.

Pada kesempatan itu, Katamso turut menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah memilih Kawasan Wisata Mangrove Pangkal Babu di Desa Tungkal I sebagai lokasi proyek percontohan (pilot project) dan living laboratory.

“Kami mengucapkan terima kasih karena telah memilih kawasan mangrove kami sebagai lokasi pilot project dan living laboratory. Kami berharap program ini mampu menjadi penggerak ekonomi masyarakat sekaligus menjaga kelestarian ekosistem mangrove secara berkelanjutan,” katanya.

Sementara itu, Field Director FINCAPES, Paulo Vaggi, menjelaskan bahwa program ini digerakkan oleh IPB Centre for Applied Research in Nature-based Solutions (I-CAN), sebuah pusat studi terapan di bawah Fakultas Kehutanan dan Lingkungan IPB University. Program tersebut merupakan hasil kerja sama antara IPB University dan University of Waterloo, Kanada, dengan dukungan pendanaan dari Global Affairs Canada.

Paulo mengungkapkan bahwa di Provinsi Jambi terdapat tiga desa dampingan dalam program tersebut, salah satunya Desa Tungkal I yang dinilai memiliki potensi besar dalam pengelolaan ekosistem mangrove berbasis masyarakat, khususnya di Kawasan Wisata Mangrove Pangkal Babu.

“Kami berharap kawasan yang kami dampingi dapat berkembang menjadi living laboratory yang mampu menghasilkan praktik pengelolaan lingkungan yang baik dan dapat menjadi contoh bagi banyak pihak. Melalui pelatihan bisnis ini, masyarakat di sekitar Pangkal Babu diharapkan mampu membangun usaha yang berkelanjutan, mendukung pelestarian mangrove, sekaligus meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat,” jelas Paulo.

Ia menambahkan, program tersebut juga memberikan perhatian khusus terhadap pemberdayaan kelompok UMKM, perempuan, dan masyarakat lokal melalui pendekatan yang inklusif. Dengan demikian, manfaat ekonomi dari pengelolaan kawasan mangrove dapat dirasakan secara lebih luas oleh masyarakat.

Kegiatan ini turut dihadiri Kepala Bapperida Kabupaten Tanjung Jabung Barat beserta jajaran, Project Officer FINCAPES, Gender Equality and Social Economics Inclusivity (GESEI) Expert and Speaker, dosen Fakultas Kehutanan Universitas Jambi, Tim FINCAPES untuk Ekowisata, serta para peserta Training of Trainers (ToT).

Melalui pelatihan ini, Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat berharap pengelolaan mangrove tidak hanya menjadi upaya konservasi lingkungan, tetapi juga mampu menciptakan peluang usaha baru yang berkelanjutan, memperkuat ekonomi masyarakat pesisir, serta menjadikan Kawasan Mangrove Pangkal Babu sebagai contoh pengembangan ekonomi hijau berbasis masyarakat di Provinsi Jambi.(MP)