Komisi II DPRD Maluku Kecewa Tidak Ketemu Menteri
Ambon. korantekad id. Komisi II DPRD Maluku kecewa setelah ke Jakarta tidak ketemu beberapa menteri karena bertepatan dengan adanya rapat koordinasi di daerah lain .Tujuan kami ke Jajarta menyampaikan aspirasi. .sehingga hanya diterima oleh KARO.” Ungkap Ketua komisi II DPRD Maluku Saudah Tuanakota kepada Awak media Senin,12-4-2021 di karang panjang Ambon Maluku
Menurutnya Bagi kami ,DPR ini penyampaian dari masyarakat Maluku merupakan kekecewaan,dan itu, sudah kami sampaikan kepada seluruh anggota DPRD RI maupun DPD RI untuk nanti ditindak lanjuti apa yang menjadi aspirasi dari Maluku.ada dua poin yakni pengembalian uji mutu perikanan, dikembalikan ke Maluku,dan soal perijinan 60 jiti yang begitu kaya tapi hasilnya lautnya tidak dinikmati oleh masyarakat Maluku karena semua diambil oleh pemerintah pusat.” Ujar
olehnya itu, dirinya meminta kalau memang tidak 100% tidak dikembalikan paling minim 50% nya kita bagi fifte-fifte lah,supaya itu juga mendongkrak APBD Maluku.” pintahnya
“Jadi harapan kita semoga dapat terealisasi sesuai dengan keinginan dari masyarakat Maluku,bagi hasilnya dari uji mutu dari dulunya diMaluku dan sekarang dikembalikan ke Papua .Karena di Maluku tidak dapat apa-apa baik ikan maupun uji mutunya maka harus dikembalikan agar supaya uji mutunya kita punya,dan kalau ekspor pun juga atas nama Maluku.sedangkan kalau dibawah 60 jiti , Maluku mengurus 30 jiti kebawah jadi kalau mulai dari 60 jiti ke bawah sampai 30 itu dan kapal juga urusan pemerintah pusat . ” Harapannya
Jadi lanjut Saudah kerugian di Maluku sebagai daerah penghasil ikan,untuk pembagian Kabupaten juga tidak dapat apa-apa dari situ,hanya mengharapkan hasil pelelangan perkilo saja di bandrol dengan 100 rupiah,betapa ruginya yang kemarin di alami oleh masyarakat aru pemerintah daerah Aru,mengenai PI 10% menjadi perbincangan,kami juga di DPRD kemarin kami, serahkan kepemerintahan pusat,cuman kita minta bijak dan adil jangan memberikan harapan yang mengambang untuk Maluku.” Ujarnya
Untuk itu, Saudah minta saat itu, kalau bisa dalam kepres ditentukan berapa buat MBD dan Maluku juga daerah-daerah lain,jangan bikin kita berantem dalam daerah kita sendiri.Dan jangan sampai juga ini ada permainan dari pemerintah pusat.” Pintahnya lagi ( Ati ).
korantekad.id Koran Tekad Online

