korantekad.id Koran Tekad Online
Ambon.korantekad.id.Rilis Polresta Ambon yang disampaikan Kasih humas Moyo mennjelaskab, upaya pemulangan pengungsi konflik sosial di Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah (Malteng). Rabu (14/12) pagi, pihak istana kepresidenan kembali menggelar pertemuan bersama pemerintah daerah (Pemda) dan unsur TNI-Polri. Termasuk tokoh adat dan masyarakat setempat.
Rapat secara virtual, dipimpin Kepala Deputi II Kantor Staf Presiden, Abetnego Tarigan. Sementara Pemda dan unsur TNI-Polri mengikuti rapat dari ruang kerja kepala Dinas PUPR Maluku di jalan D.I. Panjaitan No.2, Uritetu, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon
Rapat koordinasi dilaksanakan pihak istana kepresidenan i terkait penanganan konflik sosial di pulau Haruku bertujuan untuk memastikan kesiapan pemulangan pengungsi.
“Pertemuan ini kami laksanakan guna update perkembangan terkini dan ke depan. Dimana kita berencana 19 Desember 2022 ini akan melaksanakan pemulangan dan secara perlahan akan merealisasikan tuntutan atau harapan masyarakat baik rehabilitasi rekontruksi dan juga perladangan serta kebun dan tempat upacara adat,” Jelas Kepala Deputi II Kantor Staf Presiden RI, Abetnego Tarigan.
Rakor secara virtual dihadiri Sekretaris Daerah Provinsi Maluku, Asisten Deputi Bidang Mitigasi Bencana dan Konflik Sosial, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Asisten Deputi Koordinasi Desentralisasi dan Otonomi Daerah, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Direktur Kewaspadaan Nasional, Kementerian Dalam Negeri, Komandan Resor Militer 151/Binaiya, Kasrem 151/ Binaya, Penjabat Bupati Maluku Tengah, Dandim 1504/Ambon.Kapolresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease, Kasdim 1504/Ambon, Pasiops Kodim 1504/Ambon, Pasiter Kodim 1504/Ambon, Seluruh Perwira Jajaran Kodim 1504/Ambon, Kapolsek Pulau Haruku, Kepala Kecamatan Pulau Haruku, Satuan Tugas Rekonsiliasi, Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Konflik Sosial di Kecamatan Pulau Haruku, dan Komandan Satgas Kodim, Komandan Satgas Yonarmed 1 Divif 2 Kostrad.Dan melibatkan juga tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat dan tokoh pemuda negeri (desa) Pelauw, Tokoh Agama, tokoh adat, tokoh masyarakat dan tokoh pemuda negeri Kariuw.
Marasabessy, dalam rakor menyampaikan, langkah-langkah kongkrit yang terukur dalam rangka pemulangan, sekaligus merumuskan rencana aksi jangka pendek dalam tujuan pemulangan pengungsi desa kariuw, maka rapat ini akan kita integrasi dalam agenda yang tepat dimana pada tanggal 19 Desember 2022 pemulangan dan tanggal 20 Desember 2022 Natal bersama.dan pasca insiden kemaren kami berkoordinasi dengan semua lini dalam rangka pemulangan,” ucap Marasabessy.
Sementara pernyataan sikap masyarakat negeri Pelauw, meminta untuk tidak beraktivitas di kawasan , Hua Rual, yang ditetapkan dengan keputusan bupati Nomor 590 – 745 Tahun 2022.” Untuk pengembalian batu keramat.Karena kami suda laksanakan di lokasi Hua Rual,”pintah masyarakat.”Terkait permintaan maaf masyarakat negeri Kariuw , juga sudah dilaksanakan.
Sebut Marasabessy juga pernyataan permohonan maaf menyikapi tuntutan masyarakat negeri Pelauw dalam upaya mewujudkan Perdamaian Negeri Pelauw dan Negeri Kariu.Maka, atas nama pemerintah dan masyarakat negeri Kariuw menyampaikan sikap.
Pertama atas pemberitaan dalam bentuk postingan status di media sosial yang menyatakan bahwa masyarakat Pelauw dengan praktek ritual adatnya adalah kegiatan yang bersifat penyembahan berhala.” Maka dengan ini kami nyatakan bahwa sesungguhnya kami masyarakat Kariu sangat menghormati dan menjunjung tinggi ritual adat tersebut merupakan kepercayaan masyarakat Pelauw yang telah hidup dan bertumbuh secara turun temurun sehingga perlu dilestarikan sebagai aset budaya dan pariwisata,” ucap Muhamat Marasabessy, saat melaporkan pernyataan maaf masyarakat negeri Kariuw.
Kemudian tambah Marasabesy terkait pengerusakan situs adat sebagai salah satu akar masalah konflik sosial Negeri Pelauw dan Negeri Kariuw, dengan tegas pemerintah dan masyarakat Kariuw menyatakan bahwa kami tidak pernah melakukan tindakan pengerusakan tersebut.” Kami akan menyampaikan pernyataan permohonan maaf ini di sosial media serta kita juga akan mensosialisasikan kepada masyarakat Pelauw.” Kami juga sudah menyiapkan 2000 tanaman cengkeh dan pala,” “Keputusan tapal batas Pemda bersama TNI-Polri sudah melaksanakan, sehingga 5 point tuntutan warga negeri Pelauw, juga telah di laksanakan.
Marasabessy, juga memamparkan rencana pemulangan pengungsi, yang terdiri dari 109 kepala keluarga (KK), transportasi yang akan digunakan yakni kapal motor laut untuk pemulangan pengungsi.” Sementara skenario berikutnya kami akan melewati jalur darat sehingga sekaligus melakukan rekonsiliasi dengan masyarakat Hulaliuw, untuk pembiayaan dana yang telah kami siapkan sebesar Rp. 113.000.000 untuk pemulangan pengungsi nanti, disamping sembako dan kebutuhan lainnya,Dan untuk rehabilitasi perumahan akan, bekerjasama dengan TNI-Polri. Sedangkan BLT dari dinas sosial akan di salurkan selama 3 bulan dengan besaran 335.000 Per kepala keluarga disamping bantuan dari Kementerian Sosial,termasuk disiapkan juga dana untuk penerangan dan merahabilitasi air bersih termasuk Pos pengamanan juga sudah disiapkan yang mana pekerjaannya akan dibantu oleh TNI-Polri. Sehingga dana sudah disiapkan sebesar Rp 7.6 miliar pendidikan dasar Dana sebesar 199 juta , d penyuluhan pertanian akan menyalurkan dana Rp. 90.000.000 untuk tenaga penyuluhan pertanian di Pulauw Haruku dan sekitarnya,” paparnya
Selain itu , untuk pengamanan nantinya, melibatkan TNI-Polri khususnya anak daerah pulau Haruku untuk pengamanan dan acara adat pemulangan nanti.” Ujar Marasabessy
Ditempat yang sama ,Kapolresta Ambon dan Pulau-pulau Lease, Kombes (Pol) Raja Arthur Lumongga Simamora, sempat melaporkan, terkait pengamanan ada sebanyak 152 personil dikerahkan.” Dimana komunikasi yang kami lakukan adalah sebagai tim yang di komandoi oleh bupati Maluku Tengah.Sedangkan dari hasil koordinasi bersama dengan raja negeri Pelauw, ada dua hal diminta.yakni Permintaan maaf secara terbuka, Sosialisasi ke masyarakat khususnya masyarakat akar rumput. Dan pengamanan pemulangan sampai dengan Natal, kami akan melibatkan masyarakat pulau Haruku sehingga dapat berjalan dengan aman.Dan pemulangan lakukan secara tradisi adat dengan dihadiri oleh seluruh raja-raja se Pulau Haruku,” jelasnya
“Penjabat Sekda Maluku, Sadali Ie, menyampaikan apa yang menjadi rencana aksi pemulangan pengungsi sudah tepat. Namun, Disarankan untuk mengkaloborasikan dengan pendekatan kearifan lokal (adat).”intinya, Pemprov Maluku mendukung apa yang dilakukan Pemda Malteng,”
Raja negeri Pelauw, Rasyad Effendi Latucosina, menegaskan mendukung pemulangan pengungsi warga negeri Kariuw. Dia juga menyampaikan, mengenai (batu keramat) yang asli, disebut Latuconsina belum ditemukan sampai saat ini.Dan terkait insiden 12 Desember 2022, itu karena tidak ada koordinasi dengan kami dan juga permohonan maaf belum juga disampaikan oleh warga Kariuw ganti rugi tanaman akan berjalan situasional,Pemda Malteng juga dalam waktu singkat sudah harus keluarkan keputusan batas tanah negeri Kariuw, termasuk menyangkut keamanan perlu stasioner,” tegasnya ( * )
