Ketua Komisi II DPRD Maluku : Daerah Jawa Membangun Listrik Gampang Gampang Membangun Listrik ” Maluku Butuh Waktu Panjang.
Ambon.korantekad.id.Daerah Jawa membangun listrik gampang tapi Maluku ini butuh waktu yang panjang.Karena kita punya daerah Maluku sulit untuk membangun listrik ,ada pegunungan, pulau- pulau yang sulit juga di jangkau dengan baik contoh di Aru yang nyala cuman di dobo maka itu memang kalau disamakan dengan daerah pudimental . itu susah sekali.” Ungkap Ketua Komisi II DPRD Provinsi Maluku Saodah Tuanakotta usai
Rapat kerja dengar pendapat dengan pihak PT.PLN Wilayah Maluku Senin, 23 Agustus 2021 di ruang Komisi II DPRD Provinsi Maluku karang panjang Ambon.

Dikatakan Saodah , 76 tahun Indonesia merdeka daerah – daerah belum merasakan listrik dengan baik.Mudah- mudahan ada kebijakan pemerintah pusat berbaik hati untuk terus memperhatikan Maluku .” Pintahnya
Lanjutnya kemarin bantuan Pemerintah Pusat sebesar 65 mega Volt baru di fokuskan kepada Kota Ambon dan sekitarnya .Sehingga daerah- daerah lain yang membutuhkan diesel ini terus ada kebijakan lagi .entah itu pengadaan dari pihak PT PLN ,ataupun kerjasama pengadaan dari Pemerintah Daerah
Ditambahkan Saodah, terkait kelistrian di Maluku hari ini, ada 53 titik yang belum di aliri listrik yang baru diselesaikan dari 53 itu, hanya ada 16 titik selesai namun masih 49 titik lagi yang harus diselesaikan oleh PT.PLN .” Tambanya
Saodah menerangkan terkendala ,PT.PLN adalah pemotongan anggran yang luar biasa yang di lakukan Pemerintah Pusat (pempus dengan regulasi yang dibuat dipusat yang menghendaki negara, PT PLN harus memakai gas. namun ada kekhusan bagi Maluku yaitu bisa memakai Diesel yang dikoordinasikan oleh Pak.Gubernur bersama menteri SDM.Mudah- mudahan pihak PLN bisa melakukan ini ,dan dapat bekerjasama dengan pemerintah daerah ( Pemda ) .” Terangnya
Selain itu juga ,yang menjadi rapat komisi II dengan PLN Maluku itu, karena ada tuntutan dan harapan ade – ade ( adik- adik) dari Himpunan Mahasiswa Islam Maluku (HMI), bahwa pasir putih di kabupaten Buru yang jumlahnya kurang lebih 578 Kepala Keluarga ( KK) itu sekitar ada seribuan lebih yang sampai saat ini belum mendapatkan listrik Sehingga penekanan tadi kepada Pihak PT.PLN.” ujarnya
Dengan demikian ,didalam kebijakan pada 2022 itu, mereka masuk dalam perencanaan listrik menyalah 2022 .Sehingga keinginan masyarakat melalui ade- ade ( Adik- adik ) HMI tadi ,itu bisa teralisasi .Jadi bukan Kabupaten Buru saja akan tetapi Maluku hampir sebagian besar ,belum teralir listrik secara baik .
Untuk itu perlahan – lahan kita menata untuk Maluku bisa teraliri, perlu kerja sama bukan saja pihak PLN tapi pihak pemerintah daerah juga harus berfokus pada tugas dan tupoksinya.Dan dinas Sumber Daya Manusia (SDM), pemerintah daerah juga harus berkoordinasi kebutuhan Indonesia seperti apa. ” tegasnya ( Ati )
korantekad.id Koran Tekad Online

